Prediksi kerawanan – kerawanan yang diperkirakan akan timbul pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilu tahun 2019 antara lain :

 

  1. Pemutakhiran Data Pemilih / Penetapan Pemilih

 

  • Ketidak akuratan data penduduk dan data pemilih sehingga mengakibatkan terjadinya aksi protes dari pengurus parpol maupun dari masyarakat yang tidak terdaftar pada saat pendataan ulang.
  • Manipulasi data mata pilih.
  • Adanya Kartu Tanda Penduduk ganda.
  • Pemalsuan data kependudukan / keterangan domisili.

 

  1. Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab / Kota

 

  • Konflik pasca penetapan nomor urut Caleg.
  • Kurangnya jumlah keterwakilan perempuan.
  • Manipulasi keanggotaan Parpol.
  • Penilaian kelengkapan syarat calon tidak sesuai seperti SKCK, Surat keterangan kesehatan, Surat keterangan Kejiwaan, Surat bebas narkoba.
  • Terjadinya negosiasi antara pimpinan Parpol dengan Bacaleg untuk mendapatkan nomor urut.
  • Terjadinya manipulasi syarat administrasi https://chiefessays.net/ pencalonan sebagaimana Peraturan KPU no 20 tahun 2018 tidak pernah terlibat kasus Korupsi, Narkoba dan Asusila anak.
  • Keterlambatan pengembalian formulir pencalonan ke KPU Provinsi dan KPU Kab / Kota.
  • Aksi Protes dari Bacaleg yang tidak memenuhi syarat pendaftaran di KPU Provinsi dan KPU Kab / Kota.

 

  1. Pendaftaran DPD-RI

 

  • Manipulasi data pendukung DPD.
  • Kemungkinan adanya broker KTP.
  • Aksi protes dari balon DPD yang tidak memenuhi syarat.
  • Keterlambatan pengembalian formulir balon DPD.
  • Ancaman / intimidasi terhadap anggota KPU/KPUD.

 

d.Pencalonan Presiden / Wakil Presiden

  • Adanya jual beli kendaraan politik (Parpol) dengan tim pemenangan pasangan Capres/Cawapres.
  • Adanya kontrak politik antara tim pemenangan pasangan Capres dengan Parpol tertentu.
    • Konflik internal antar pengurus Parpol yang berkoalisi.
  • Ketidak puasan parpol tertentu yang memiliki pasangan calon namun tidak memenuhi syarat.
    • Adanya pasangan calon yang bermasalah.
  1. Pengadaan Logistik
  • Keterlambatan pencetakan / pengadaan logistik.
  • Adanya Penunjukan Langsung terhadap perusahaan percetakan.
  • Adanya mark-up pengadaan barang.
  • Kesalahan pencetakan logistik.
  • Pendistribusian logistik yang tidak tepat waktu.
  • Kesalahan pendistribusian logistik ke daerah pemilihan.
  • Kekurangan logistik pemilu akibat adanya kerusakan pada saat proses pencetakan logistik.

 

  1. Masa Kampanye
  • lntimidasi dari pok tertentu terhadap pasangan calon legislatif Capres / Cawapres dan keluarganya.
  • Politik uang oleh tim sukses / tim pemenangan pemilu.
  • Penyebaran famplet / telepon gelap yang berisi provokasi untuk tidak ikut memilih / tidak datang ke TPS.
  • Ancaman hoax / Hate speech melalui media sosial terhadap Bacaleg / DPD dan pasangan Capres / Cawapres.
  • Ancaman kelompok radikalisme, anti Pancasila dan Terorisme yang tidak menghendaki pesta demokrasi 2019.
  • Kegiatan sosial yang dijadikan sarana kampanye terselubung dengan dalih silaturahmi, pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat atau etnis tertentu.
  • Mencuri start kampanye.
  • Adanya upaya pembusukan (black campaign) terhadap calon tertentu oleh kelompok atau perorangan melalui media masa, selebaran maupun dalam bentuk lain.
  • Pemasangan atribut pemilu tidak sesuai ketentuan / belum waktunya (di jalur hijau, instansi pemerintah, kendaraan dan tempat ibadah).
  • Kampanye tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh KPU.
  • Kampanye tidak dilengkapi ijin / STTP dari Polri.
  • Bentrok antar massa pendukung pasangan calon.
  • Arak-arakan kendaraan di jalan raya sehingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
  • Adanya aksi unjuk rasa dari kelompok tertentu untuk mengacaukan situasi.
  • Pelanggaran-pelanggaran lain yang mengarah pada tindak pidana pemilu /pidana umum.
  • Pemberitaan media massa yang tidak seimbang / berpihak kepada pasangan calon tertentu sehingga menimbulkan polemik.
  • Dampak dari komentar pengamat politik serta analisis yang berlebihan di media masa.
  • Kampanye dengan melibatkan anak dibawah umur.
  • Kampanye melewati waktu yang telah ditentukan.
  • Adanya satgas Parpol tertentu menggunakan atribut yang mirip dengan seragam TNI/Polri.
  • Kampanye yang melibatkan ASN dan fasilitas Negara
  1. Masa Tenang

 

  • Masih adanya atribut Pemilu yang masih terpasang di tempat-tempat umum.
  • Masih adanya masyarakat yang menggunakan pakaian dengan tanda gambar calon legislatif, DPD maupun pasangan Capres tertentu di tempat umum.
  • Adanya praktik politik uang dari tim sukses pasangan calon tertentu untuk mendapatkan dukungan melalui serangan fajar, terutama di kantong-kantong miskin.
  • Intimidasi untuk memilih pasangan calon tertentu.
  • Aksi teror, intimidasi melalui selebaran, SMS maupun telepon gelap.
  • Perusakan atau pencurian terhadap logistik Pemilu

 

  1. Pemungutan Suara

 

  • Adanya protes dari masyarakat mata pemilih yang belum terdaftar melalui pemutakhiran data.
  • Provokasi kelompok tertentu yang menghasut masyarakat untuk tidak memilih.
  • Intimidasi dari masyarakat atau kelompok tertentu untuk tidak datang di TPS.
  • Adanya pemilih yang datang terlambat di TPS karena bekerja atau tinggal di daerah terpencil.
  • Campur tangan  berlebihan dari  pemantau
  • Adanya protes dari saksi yang berasal dari parpol tertentu terhadap petugas TPS (terutama parpol yang memiliki pasangan calon)
  • Adanya sikap apatis dari sebagian calon pemilih sehingga cenderung untuk tidak menggunakan hak pilihnya (Golput)
8) Sarana  dan  prasarana  yang berkaitan  dengan    pemilihan  seperti
blanko, surat suara kurang  atau terlambat.

 

  • Gangguan cuaca ekstrem (hujan, angin/badai, banjir, gempa bumi/tsunami, dll).
  • Adanya gangguan sarana komunikasi (IT) oleh para hacker sehingga informasi terganggu/terlambat di KPU Prov / Kab/ Kota
  • Eksodus mata pilih dari daerah tertentu, terutama di kawasan perbatasan.
  • Aksi protes masyarakat yang telah memasuki usia pemilih namun belum terdaftar.

 

  1. Penghitungan Suara hasil Pemilu / Pilpres

 

  • Aksi protes dari saksi yang berasal dari tim sukses atau parpol tertentu.
  • Campur tangan berlebihan dari Pemantau asing / lokal.
  • Adanya surat suara yang tidak sah/batal.
  • Adanya aksi teror / intimidasi bahwa pemungutan suara pemilu / Pilpres tidak sah.
  • Money Politik / kolusi dari tim sukses pasangan calon tertentu terhadap oknum anggota PPS/PPK.
  • Adanya masyarakat yang tidak paham tata cara outline for literary analysis pencoblosan tanda gambar karena tidak tersentuh sosialisasi Pemilu 2019.
  • Adanya kesalahan / kekeliruan dari petugas KPPS, PPS dan PPK terkait dengan penghitungan suara dan serah terima BA PPS dan PPK hasi penghitungan.
  • Adanya kesalahan /kekeliruan dari petugas informasi.
  • Keterlambatan pengiriman hasil Pemilu dari TPS ke PPK karena jarak tempuh yang jauh dan gangguan cuaca.
  • Penghadangan dari kelompok tertentu / sabotase.
  • Penghasutan melalui selebaran gelap bahwa pilkada tidak sah.
  • Aksi unjuk rasa dari para aktivis mahasiswa / LSM.
  • Adanya kesengajaan dari oknum KPPS/PPS untuk memperlambat pengiriman kotak suara karena adanya kepentingan tertentu.
  • Hasil Quick count hasil penghitungan suara yang lebih cepat sehingga menimbulkan konflik bagi tim sukses yang kalah.
  • Pemadaman listrik pada saat berlangsungnya Pemilu baik saat pemungutan suara, rekapitulasi/ penghitungan suara baik di TPS, PPS, PPK serta KPU Kabupaten/ Kota.

 

  1. Penetapan perolehan suara hasil Pemilu / Pilpres.

 

  • Aksi protes dari kelompok tertentu yang merasa tidak puas dengan hasil Pemilu / Pilpres dengan tuntutan penghitungan suara ulang, diskualifikasi maupun Pemilu ulang.
  • Ungkapan kegembiraan yang berlebihan dari massa pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih sehingga menimbulkan kecemburuan sosial bagi massa pendukung pasangan calon yang tidak terpilih.
  • Provokasi dari kelompok tertentu bahwa pelaksanaan pemilu tidak jurdil.
  • Banyaknya hasil / lembaga survei / Quick Count yang hasilnya berbeda sehingga menimbulkan konflik kepentingan.
  • Rapat pleno penetapan suara di tingkat TPS, PPK, KPU Kab / Kota, KPU Provinsi dan KPU RI yang lama karena terjadinya protes dari masing – masing saksi Bacaleg / DPD dan saksi Paslon Presiden / Wakil Presiden.
  1. Pelantikan / pengucapan sumpah dan janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

 

  • Aksi protes dari kelompok masyarakat yang merasa tidak puas dengan hasil pemilu.
  • Ancaman black campaign, hate speech dan hoax melalui media sosial.
  • Adanya pemaksaan kehendak dari kelompok aktivis mahasiswa untuk melakukan kontrak politik.

 

  1. Pelantikan / pengucapan sumpah dan janji Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab / Kota serta DPD RI.

 

  • Aksi protes dari caleg / DPD yang kalah.
  • Aksi massa / unjuk rasa untuk mengajukan kontrak politik dengan anggota DPR / DPD yang terpiih.
  • Adanya pemaksaan kehendak dari kelompok aktivis mahasiswa untuk melakukan kontrak politik.
  • Ancaman black campaign, hate speech dan hoax melalui media sosial.
  • Adanya sabotase yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab pada saat berlangsungnya pelantikan dengan cara memadamkan aliran listrik